Pancasila dan Pengaturan Agraria

Hari lahir Pancasila kini diperingati, dirayakan serta dijadikan hari libur nasional. Dahaga ideologi seakan menemukan oasenya, sehingga semua elemen masyarakat ingin mengoperasikan Pancasila. Gerakan untuk mengoperasikan Pancasila semakin kuat dikarenakan ketimpangan sosial-ekonomi yang dibungkus dengan isu SARA. Sekarang sudah muncul keberanian untuk memaknai Pancasila secara utuh, dengan mengenal Bung Karno serta memahami sejarah kelahiran Pancasila. Bahkan seperti ada norma untuk tidak memenggal sila-sila artinya, ada upaya agar memaknai bahwa tiap sila dijiwai oleh sila lainnya. Namun saat ini belumlah banyak kepala yang mengelaborasi metode berpikir Bung Karno. Apa Buktinya, masih ada saja pihak yang membenturkan Pancasila 1 Juni dengan Pancasila Orde Baru.

Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 juni 1945. Kelima prinsip yang ditawarkan adalah “Kebangsaan Indonesia”, “Internasionalisme atau Peri kemanusian”, “Mufakat atau Demokrasi”, “Kesejahteraan Sosial”, dan “ketuhanan yang berkebudayaan”.

Kalau Pancasila diperas menjadi Trisila, akan menjadi “Sosio-Nasionalisme” (Kebangsaan dan Perikemanusian), “Sosio-Demokrasi”(Demokrasi dan Kesejahteraan), dan “Ketuhanan”.

Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi bukan pandangan politik baru bagi Bung Karno. Nasionalisme yang dimaksud Bung Karno bukanlah nasionalisme sempit seperti di barat. Nasionalisme kita adalah humanis yang memandang semua bangsa sama derajatnya. Sedangkan demokrasi yang dimaksud Bung Karno ada dua, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Jika Trisila diperas, menjadi Ekasila yaitu “Gotong Royong”. Tahapan perkembangan masyarakat gotong royong, seperti perasan dari Trisila Bung Karno akan mangkrak jika terdapat negasi metode berpikir ala Bung Karno. Disiplin cara berpikir harus dihadirkan dalam alam pikir negara memaknai Pancasila sebagai dasar negara, filsafat, sekaligus panduan jalannya negara bangsa. Tak lain tak bukan, Gotong Royong adalah juga kata kerja, yang memang harus dikerjakan.

Intisari cara berpikir Bung Karno berangkat dari perkembangan corak ekonomi masyarakat. Jika kebijakan yang berlaku adalah liberalisme dengan sistem ekonomi kapitalisme, maka sikap mental masyarakatnya adalah individualis, realis dan dialektis, tapi tidak revolusioner.  Sebaliknya, jika corak ekonomi memenuhi azas kekeluargaan, keadilan dan kerjasama ekonomi nasional, maka tahapan perkembangan masyarakatnya adalah gotong royong, dengan watak masyarakat realis, dialektis dan revolusioner.

Corak ekonomilah yang menentukan watak, perilaku, dan kebudayaan suatu masyarakat. Itulah intisari yang sebenarnya dapat diselidiki dari gugatan Bung Karno di hadapan sidang kolonial di Bandung pada 1930. Beliau dengan terang dan berani menelanjangi praktek kerakusan imperialisme kapitalisme yang memelaratkan rakyat dengan Pledoinya “Indonesia Menggugat”.

Metode berpikir Bung Karno harus dielaborasi secara mendalam dan cermat. Hal ini demi menghindari pemaknaan Pancasila yang dangkal dan kering. Bung Karno Menyampaikan Pancasila dengan struktur pikir yang holistik. Sehingga untuk memahami keutuhan Pancasila, mesti dipahami tonggak-tonggak perjuangan jauh sebelum 1945, khususnya pada era perjuangan Bung Karno pada 1927-1933. Tanpa merangkai tonggak-tonggak itu kita akan kesulitan untuk memahami maksud, nuansa batin dan etos pendiri Bangsa yang melahirkan Pancasila.

Demokrasi ekonomi dalam uraian Pidato Sukarno di depan BPUPK secara terang benderang menjelaskan praktek material kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan tatanan masyarakat yang adil dan makmur sesuai kehendak Bung Karno adalah masyarakat gotong royong yang pada bagian di dalamnya terdapat demokrasi politik yang sepaket dengan demokrasi ekonomi. Operasinya dapat dianalisa dengan mengaitkan antara rakyat dan ruang hidupnya (geopolitik), sehingga rakyat secara berdaulat dapat menentukan sikap politik dari ruangnya sendiri yaitu, tanah-air-wilayah. Dalam hal ini kemauan politik yang kuat menjalankan reforma agraria dapat dijadikan opsi utama/induk. Tentu integrasi antar unit ekonomi kolektif yang dibangun di atas objek reforma agraria memainkan peran penting.

Cara kapitalistik dalam struktur ekonomi masyarakat, kini terbukti melahirkan transaksi ekonomi dan politik yang rakus. Reforma Agraria akan menghadirkan corak ekonomi gotong-royong yang menghapus ketimpangan. Hal ini akan memberangus secara otomatis intoleransi terhadap keberagaman, sekaligus intoleransi ekonomi yang pekat. Revolusi sosial ekonomi paska proklamasi belumlah selesai. Tata pergaulan ekonomi mesti diatur Negara. Nafsu penghisapan manusia atas manusia harus dikikis.  Ruang hidup bersama berasas kekeluargaan mesti bertumbuh.

Tata kuasa di atas lapangan agraria mestilah berazaskan keadilan, kolektivisme kekeluargaan dan berkeprimanusiaan. Dalam suasana itulah, sesungguhnya masyarakat tengah berpraktek membangun fondasi hidup bersama yang bernafas Pancasila, secara alamiah tanpa unsur pemaksaan.  Pada akhirnya secara alamiah juga akan diakui seluruh rakyat, bahwa Pancasila telah menjamin tata cara hidup bersama yang saling memanusiakan.

Pancasila mengandung ajaran hidup bersama dengan basis kemanusiaan, kedaulatan politik, kesejahteraan bersama dan kemerdekaan spiritual yang berkebudayaan bersendikan gotong royong. Kita harus mengingat bahwa tujuan pokok Pancasila adalah menciptakan susunan masyarakat yang adil makmur. Tentu itu semua ini bisa diwujudkan jika kita berdaulat atas sumber kekayaan alam kita.